Raperda Penyertaan Modal BUMD 2025-2029, Dini Inayati : FPKS Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dini Inayati membacakan pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kota Semarang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal BUMD untuk Periode 2025-2029

Dini Inayati Anggota Dewan Perempuan Komisi C DPRD Kota Semarang Jawa Tengah Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Semarang III Wakil Rakyat Tembalang Candisari membacakan pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kota Semarang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal BUMD untuk Periode 2025-2029 dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang yang digelar pada Senin (20/01/2025)

Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2025-2029 oleh DPRD Kota Semarang mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan senin (20/01/2025), Dini Inayati, Anggota Fraksi PKS Kota Semarang memberikan catatan penting, mulai dari transparansi pengelolaan dana hingga evaluasi kinerja BUMD, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dini juga menekankan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang menerima penyertaan modal termasuk meminta dan menyampaikan kepada DPRD hasil audit keuangan BUMD yang telah diberikan penyertaan modal.

“Kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang menerima penyertaan modal. Hasil audit keuangan dari BUMD yang telah menerima dana harus disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas” kata Dini.

Menurutnya, indikator keberhasilan yang jelas sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah, sehingga setiap dana yang diinvestasikan memberikan manfaat optimal.

Dini menegaskan kembali bahwa penyertaan modal harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif.

“Apakah ada kajian yang mendalam mengenai kebutuhan strategis masing-masing BUMD sebelum alokasi dana dilakukan?” Ujarnya.

Kemudian Dini mengingatkan terkait pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan penyertaan modal.Dini kembali menanyakan tentang mekanisme apa yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa BUMD menggunakan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dana, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan. (dap)

Sumber : https://fpkskotasemarang.id/

------------

Ikuti dan ketahui informasi terbaru mengenai aktifitas kedewanan dan kemasyarakatan Dini Inayati S.T dengan mengakses tautan -tautan dibawah ini.

1. Rilis kegiatan : https://bit.ly/beritadini

2. Saluran WhatsApp : https://bit.ly/salurandini

3. Sapa Admin di https://bit.ly/SapaADMIN

4. Aspirasi / Pengaduan : https://bit.ly/m/diniinayati

#PKSPelayanRakyat #FraksiPKSDPRDKotaSemarang #PKSBersamaRakyat #DPRDKotaSemarang

Wakil Rakyat Kecamatan Tembalang Candisari